Luwu Utara, NUSANTARA HEBAT.CO.ID — DPRD Kabupaten Luwu Utara secara resmi menyatakan dukungan terhadap pembentukan Provinsi Luwu Raya. Dukungan tersebut ditetapkan melalui rapat paripurna DPRD yang digelar, Rabu (4/2/2026).
Wakil Ketua DPRD Luwu Utara, Karemuddin, menegaskan bahwa keputusan paripurna tersebut merupakan sikap politik kelembagaan yang harus dikawal secara konsisten dan berkelanjutan.
“Kita sudah sampai pada tahap pengambilan sikap secara kelembagaan. Tantangannya sekarang adalah memastikan rekomendasi ini tidak berhenti sebagai seremoni politik semata,” ujar Karemuddin usai rapat paripurna.
Ia menegaskan, DPRD Luwu Utara memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk mengawal aspirasi masyarakat Tana Luwu yang telah lama memperjuangkan pemekaran wilayah.
Menurut Karemuddin, pembentukan Provinsi Luwu Raya diharapkan mampu menjadi solusi percepatan pembangunan serta pemerataan pelayanan publik di wilayah Tana Luwu.
Dalam rapat paripurna tersebut, seluruh fraksi di DPRD Luwu Utara menyatakan dukungan tanpa catatan. Fraksi PAN, Golkar, NasDem, Demokrat, Gerindra, dan PKB sepakat mendukung pembentukan daerah persiapan Provinsi Luwu Raya.
Kesepakatan lintas fraksi itu kemudian ditandai dengan penandatanganan rekomendasi DPRD secara resmi, sehingga bersifat mengikat secara kelembagaan.
Karemuddin menambahkan, rekomendasi tersebut disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar hukum pembentukan daerah otonomi baru.
Rapat paripurna DPRD Luwu Utara turut dihadiri unsur Forkopimda, Bupati Luwu Utara yang diwakili Sekretaris Daerah, Datu Luwu dan pemangku adat, jajaran OPD, APDESI, organisasi kepemudaan, insan pers, serta perwakilan lembaga swadaya masyarakat.
Menutup sidang, Karemuddin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan dan memperkuat konsolidasi perjuangan.
Yel-yel “Provinsi Luwu Raya” pun menggema di ruang paripurna sebagai simbol tekad bersama DPRD dan masyarakat Luwu Utara dalam mengawal agenda pembentukan provinsi baru tersebut.
