PALOPO, NUSANTARAHEBAT.CO.ID — Dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi menyeret nama PT Rezeki Multi Energi, sebuah perusahaan transportir BBM industri yang armadanya rutin melintasi sejumlah jalur rawan distribusi BBM di Sulawesi Selatan.
Truk tangki milik perusahaan tersebut disebut kerap lalu-lalang di wilayah Luwu, Palopo, Luwu Utara, hingga Luwu Timur. Kawasan ini selama ini dikenal sebagai daerah rawan kebocoran distribusi solar bersubsidi.
Mobilitas armada yang berlangsung berulang dan nyaris tanpa hambatan memunculkan tanda tanya besar terkait efektivitas pengawasan aparat kepolisian maupun Pertamina. Dugaan pun menguat bahwa solar bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat diduga dialihkan menjadi BBM industri untuk menopang kepentingan korporasi, termasuk sektor pertambangan.
Koordinator LSM Progres, Akhmad, menilai indikasi tersebut bukan sekadar kelalaian teknis di lapangan, melainkan berpotensi mencerminkan adanya pembiaran secara sistemik.
“Sulit membayangkan praktik seperti ini terjadi berulang tanpa adanya pembiaran. Pengawasan seharusnya ketat, bukan justru longgar,” ujar Akhmad, Kamis (8/1/2026).
Menurutnya, lemahnya penindakan terhadap transportir yang diduga menyimpang berimplikasi langsung pada kerugian keuangan negara. Ia menegaskan bahwa solar subsidi merupakan instrumen kebijakan negara untuk melindungi masyarakat kecil, bukan untuk menopang aktivitas industri berskala besar.
“Jika solar subsidi justru dikonsumsi sektor industri atau pertambangan, maka yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi juga rakyat,” tegasnya.
Akhmad juga menyoroti belum adanya langkah hukum meski pergerakan armada PT Rezeki Multi Energi disebut melintasi berbagai wilayah hukum kepolisian di bawah naungan Polda Sulawesi Selatan. Kondisi tersebut dinilainya mencerminkan lemahnya kontrol lintas wilayah terhadap distribusi BBM bersubsidi.
Ia pun mendesak Mabes Polri untuk turun tangan langsung dengan membentuk tim khusus guna mengusut dugaan penyalahgunaan BBM subsidi secara menyeluruh, termasuk menelusuri rantai distribusi dan pihak-pihak yang diuntungkan.
“Tanpa intervensi serius dari pusat, praktik ini berpotensi terus berulang. Penegakan hukum harus dilakukan secara terbuka dan tanpa kompromi,” pungkas Akhmad.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PT Rezeki Multi Energi, aparat kepolisian, maupun Pertamina terkait dugaan tersebut.
