Palopo,Nusantarahebat.co.id — Pj. Wali Kota Palopo, Asrul Sani, SH., M.Si., menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Palopo.
Rakor yang digelar di ruang Ratona Kantor Wali Kota Palopo, Rabu (03/04/2024) itu, turut dihadiri Asisten II Pemprov Sulsel, dr. Ichsan Mustari, mewakili Pj Gubernur Sulsel.
Sekda Palopo yang juga Ketua TPID Palopo Drs. H. Firmanza DP, menyampaikan, pada Januari, Februari dan Maret, inflasi di Kota Palopo sedikit mengalami kenaikan, tapi masih dalam tahap yang bisa dikendalikan.
“Di Januari kita berada di 2,10 yoy, dan naik 2,69 di bulan Februari, dan Maret 2,75. Namun demikian di m to m, kita di 2,90. Tapi masih bisa dikendalikan,” kata Firmanza.
Menurut, Firmanza, sejumlah langkah-langkah telah dilakukan dalam pengendalian inflasi, diantaranya melakukan gerakan penanaman yang dimasifkan sampai ke sekolah-sekolah dan masyarakat.
“Selain itu gerakan pangan murah di mana tahun ini sudah 12 kali dilakukan, juga melakukan operasi pasar,” katanya.
Sementara itu, Pj Wali Kota, Asrul Sani, mengungkapkan, meski inflasi di Kota Palopo naik, namun kondisi ekonomi Kota Palopo mengalami pertumbuhan sebesar 8,04.
Asrul menjelaskan, pihaknya juga saat ini telah melakukan kerjasama perdagangan dengan Kabupaten Sidrap dalam hal pengadaan beras dan telur.
“Alhamdulillah kemarin sudah terlaksana yang dipimpin langsung Pak Sekda untuk menjamin ketersediaan beras dan telur,” ungkap Asrul.
Pada kesempatan ini, Asrul menggaris bawahi penyaluran KUR di Kota Palopo yang masih rendah, sementara Pemprov Sulsel telah memfasilitasi KUR sebesar Rp 39 triliun.
“Ini harus menjadi perhatian kita. Karena dengan KUR, kita bisa mengembangkan potensi yang ada. Kita harus perhatikan dan tangkap peluang ini,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Asisten II Pemprov Sulsel, dr. Ichsan Mustari, memaparkan tentang strategi 4K dalam pengendalian inflasi di Sulawesi Selatan.
“Strategi 4K yakni terwujudnya ketersediaan pasokan, terciptanya kelancaran distribusi, terwujudnya keterjangkauan harga, dan terciptanya komunikasi efektif,” kata Ichsan.
“Kesemua itu akan bermuara pada tujuan akhir dari pengendalian inflasi yakni terkendalinya inflasi provinsi Sulawesi Selatan, dengan target tahun 2024 di angka 2,5 persen,” tukasnya.
Pada HLM itu diisi juga pemaparan dari perwakilan BI Sulawesi Selatan, BPS Kota Palopo, Bulog Palopo, serta Forkopimda Kota Palopo.